Ilustrasi pohon yang di tanam oleh para delegasi Sidang Pertama IPPP pada 2018. Foto : Farhan/Andri

PARLEMENTARIA, Jakarta – Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar turut mengenang momen seremonial penanaman pohon oleh para delegasi Sidang Pertama IPPP pada 2018 silam. Menurutnya, tanaman yang telah tumbuh berkembang kini itu menandakan komitmen dan kontribusi konkret negara-negara Pasifik dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah perubahan iklim untuk kehidupan yang berkelanjutan. 

“Selain  itu juga sebagai penanda jalinan ikatan batin dan persaudaraan yang kuat antara Indonesia dan Pasifik, yang semakin mengukuhkan relasi antara masyarakat Indonesia dan Pasifik,” ujar Indra Iskandar dalam wawancara kepada Parlementaria, di Jakarta, Jumat (19/7/2024).

Adapun dalam Sidang Kedua IPPP tahun ini pembangunan yang Inklusif menjadi tema bahasan, sejalan dengan peningkatan konektivitas kawasan untuk kemakmuran bersama. Dengan latar belakang kondisi geografis yang serupa sebagai negara maritim dan kepulauan, serta nilai persaudaraan melanesia, Indonesia dan negara-negara Pasifik membangun kemitraan untuk bertumbuh bersama. 

“Dalam sidang akan dibahas berbagai tantangan dan kesempatan dalam memperkuat hubungan Indonesia dengan negara-negara Pasifik, termasuk people to people connection dan bagaimana parlemen dapat berperan sebagai representasi rakyat. Isu kelautan juga menjadi tema bahasan lainnya, menyikapi krisis iklim global, sehingga Indonesia maupun negara-negara Pasifik dapat mengoptimalkan potensi kemaritiman yang dimiliki untuk pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan,” tambah Indra.

Indra berharap usai pelaksanaan Sidang Kedua IPPP, diharapkan terdapa kerja sama konkret yang telah terbangun antara Parlemen Indonesia dengan negara-negara Pasifik dapat semakin diperkuat.

Sidang Kedua IPPP diharapkan dapat memperkuat kerja sama antar Parlemen, baik di tingkat bilateral melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) maupun dalam kerangka multilateral melalui berbagai organisasi internasional, menghadapi berbagai isu yang menjadi perhatian bersama. Melalui peran diplomasinya, DPR juga memperkuat diplomasi eksekutif (pemerintah) dalam mencapai kepentingan nasional Indonesia, yang tertuang dalam berbagai bentuk kerja sama dan telah terlaksana selama ini.

“Dalam sektor ekonomi dan perdagangan misalnya, kegiatan ekspor impor maupun program pelatihan dan transfer teknologi dapat diintensifkan. Atau dalam sektor sosial budaya, dapat didorong pertukaran kebudayaan dan pertukaran pelajar antara Indonesia dengan negara-negara Pasifik. Kerja sama penguatan kapasitas sistem pendukung parlemen juga dapat diupayakan untuk penguatan institusi demokrasi negara-negara Pasifik,” tutup Indra. (rdn)